NEWS, IDenesia.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar telah mengalokasikan dana sekitar Rp32 miliar guna mempersiapkan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar (Pilwali) yang akan digelar pada tahun 2024 mendatang. Dana ini akan ditarik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Makassar tahun 2023.

Keputusan alokasi dana ini didasari oleh instruksi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang menetapkan agar sekitar 40 persen dari anggaran awal untuk pemilihan kepala daerah harus disiapkan pada tahun sebelumnya. Dalam hal ini, APBD Perubahan tahun 2023.

Dari total dana yang telah dialokasikan, lebih dari Rp25 miliar direncanakan akan diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sementara lebih dari Rp7 miliar akan dialokasikan untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Ini adalah anggaran perubahan yang sesuai dengan regulasi, kita harus menyiapkan 40 persen anggaran Pilkada 2024," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar, Zainal Ibrahim kepada jurnalis, Jumat, 13 Oktober 2023.

Setelah itu, proses selanjutnya akan melibatkan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang diharapkan akan segera dilakukan. Hanya saja, sedikit tertunda karena memerlukan asistensi dan verifikasi, termasuk penjabaran Peraturan Daerah (Perda).

Sementara, Ketua KPU Kota Makassar, M Farid Wajdi menyatakan bahwa anggaran awal yang diajukan oleh KPU sebesar Rp64 miliar, dan sekitar 40 persen dari jumlah tersebut, yaitu sekitar Rp25 miliar, telah disetujui pada tahap pertama sesuai dengan Permendagri yang mengharuskan 41 persen anggaran harus ditransfer pada tahun 2023.

Dirinya bahkan menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan Pilwali Makassar 2024 dan bahkan telah melakukan simulasi terkait persiapan ini. "Pemerintah kota tidak ada masalah, sudah siap. Bahkan simulasi sudah ada," ujarnya dikonfirmasi terpisah.

Penulis: Alfiandis