NEWS, IDenesia.id—Pusat Studi Keadilan dan Perdamaian Afrika (ACJPS) menyoroti lonjakan prostitusi paksa di Darfur Selatan, yang dipicu oleh keruntuhan ekonomi akibat perang yang sedang berlangsung di Sudan.
Laporan yang diterbitkan awal pekan ini merinci bagaimana perempuan dan anak perempuan di Nyala, ibu kota Darfur Selatan, dipaksa menjadi pekerja seks dengan imbalan makanan, uang, dan kebutuhan pokok, sementara perang antara Angkatan Bersenjata Sudan dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) yang bersifat paramiliter menghancurkan wilayah tersebut.
Laporan ACJPS sebagaimana dilansir IDenesia dari dabangasudan.org, Selasa, 1 Oktober 2024 mendokumentasikan kondisi traumatis yang dihadapi oleh perempuan dan anak perempuan, yang banyak di antaranya terpaksa menjadi pelacur sebagai pilihan terakhir.
Di Nyala, rumah-rumah kosong telah diubah menjadi rumah bordil di bawah perlindungan RSF, tempat para wanita dan anak perempuan ditahan dan dieksploitasi. Dalam beberapa kasus, tempat-tempat ini berfungsi ganda sebagai pusat penahanan, dengan para wanita yang diculik ditahan hingga tebusan untuk pertukaran mereka dibayarkan.
Prostitusi paksa diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan Statuta Roma, dengan Konvensi PBB tahun 1949 yang menghukum pengadaan, bujukan, dan pemeliharaan rumah bordil.
Meskipun ada kerangka hukum internasional ini, laporan tersebut menyoroti tidak adanya perlindungan eksplisit dalam sistem hukum Sudan, yang semakin membuat para korban tidak memiliki jalan keluar.
Beberapa kesaksian dimunculkan dalam laporan tersebut. Termasuk satu dari seorang korban yang menggambarkan pelecehan tersebut.
"Terkadang kami dipukuli, diintimidasi, dan dipanggil dengan nama-nama kotor setelah mereka menolak membayar kami," katanya.
Ia menambahkan bahwa para wanita dipaksa ke dalam situasi yang merendahkan ini dengan sedikit peluang untuk melarikan diri, sering kali menghadapi kekerasan serta eksploitasi.
Sejak dimulainya perang pada bulan April, Nyala telah hancur berantakan dan berubah menjadi kota hantu, yang memaksa ribuan penduduk untuk mengungsi. Dengan sebagian besar kota kini berada di bawah kendali RSF, laporan menunjukkan bahwa germo dan calo memanfaatkan situasi, merekrut korban melalui media sosial dan pasar.
“Menjual teh tidak lagi menutupi biaya makanan. Banyak gadis dipaksa menjadi pelacur, dan beberapa berakhir hamil,” kata seorang pedagang kepada ACJPS. Keruntuhan ekonomi, kurangnya bantuan kemanusiaan, dan meningkatnya kemiskinan telah membuat banyak orang tidak punya pilihan lain.
Stigma masyarakat yang melekat pada mereka yang terjebak dalam pelacuran paksa semakin mengisolasi para penyintas, memperparah trauma yang mereka hadapi.
ACJPS menyerukan intervensi mendesak untuk melindungi perempuan dan anak perempuan dari pelecehan dan eksploitasi lebih lanjut, mendesak kedua pihak yang bertikai untuk menghentikan penggunaan kekerasan seksual sebagai senjata perang.
Selain itu, ACJPS menuntut pembukaan segera rute bantuan kemanusiaan, yang diblokir oleh konflik, untuk memberikan bantuan penting bagi mereka yang paling rentan.
